BAPPENAS RI Lakukan Kunjungan Lapangan di Kampus IKTL
IKTL, Larantuka – Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (BAPPENAS RI) dalam hal ini Direktorat Regional III pada Kamis, 25 April 2024 melakukan kunjungan lapangan di Kampus IKTL. Rombongan tersebut dipimpin langsung oleh Direktur Regional III, Ika Retna Wulandary, ST., M.Sc. Hadir dalam rombongan tersebut Kepala Badan Perencanaan, Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPELITBANGDA) Kabupaten Flores Timur, Apolonia Corebima, S.E., M.Si. Kunjungan tersebut dalam rangka melihat kesiapan, kondisi, serta kegiatan yang perlu dilakukan untuk mengembangkan ekosistem produksi, pengolahan, serta riset dan inovasi komoditas rumput laut.
Rombongan diterima secara resmi oleh Rektor IKTL, Dr. Imelda Oliva Wissang, M.Pd bersama para wakil rektor, Ketua LPM, Ketua LPPM serta Dekan FT, Kepro THP dan para dosen Prodi THP bertempat di Kampus IKTL sekitar Pkl. 16.00 WITA. Kegiatan selanjutnya dipusatkan di Auditorium IKTL.
Rektor IKTL dalam sambutannya memberikan gambaran terkait keberadaan IKTL dan lebih khusus terkait Program Studi Teknologi Hasil Perikanan (Prodi THP) yang selama ini lebih berfokus pada pengolahan hasil perikanan. Oleh sebab itu, lanjut Rektor IKTL ke depannya juga akan difokuskan pada komoditas rumput laut yang ada di Kabupaten Flores Timur.
Lebih lanjut, Ika Retna Wulandary dalam kesempatan sambutannya menandaskan bahwa NTT sebagai sebuah provinsi dengan produksi komoditas rumput laut terbesar ke-2 secara nasional. Namun potensi tersebut belum dikembangkan secara maksimal. Oleh sebab itu, kesempatan kunjungan ini dimaksudkan untuk mendapatkan pandangan dari IKTL, terkhusus Prodi THP dalam upaya pengembangan potensi rumput laut dan dukungan IKTL untuk pengembangan ke depannya. Hal ini patut dilakukan untuk merumuskan kebijakan RKP 2025 dan RPJMN 2025-2029 khususnya dalam rangka menerjemahkan RPJPN 2025-2045.
Perlu diketahui bahwa tugas utama dari Direktorat Regional III yakni menyelenggarakan koordinasi dan perumusan kebijakan, sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, pemantauan, evaluasi dan pengendalian, serta penyusunan prakarsa strategis pembangunan lintas sektor perencanaan pembangunan nasional di bidang kawasan strategis dan daerah tertinggal, serta wilayah Provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.* (HBW)
